Author: UKMS

ukms.or.id Pajak Kendaraan Bermotor , Sore itu, Nando dan Rina sedang duduk di teras kafe favorit mereka, sambil menikmati secangkir kopi. Tiba-tiba, Nando membuka topik yang agak berat, tapi menarik.

“Lo pernah denger gak sih tentang pajak kendaraan bermotor, Rin?” tanya Nando sambil menyedot kopi.

Rina mengerutkan dahi. “Pajak kendaraan bermotor? Apa itu? Kayak pajak yang bikin harga bensin naik gitu ya?”

Nando tertawa ringan. “Haha, enggak sih. Pajak kendaraan bermotor itu sebenarnya pajak yang dikenakan pada kendaraan yang kita punya, baik itu mobil, motor, atau kendaraan lainnya. Intinya sih, kalau lo punya kendaraan, ya lo harus bayar pajak ini.”

Rina masih kebingungan. “Oh, jadi kayak pajak tahunan gitu ya?”

“Exactly! Jadi, pajak kendaraan bermotor adalah jenis pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan, baik itu orang pribadi maupun instansi. Pajak ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai keperluan, seperti pembangunan jalan, fasilitas transportasi, dan lain-lain.”

“Wah, jadi bukan cuma buat beli bensin aja ya, ternyata ada pajak yang mesti dibayar juga?” Rina mulai paham.

“Betul! Dan lo tahu gak sih, pajak kendaraan bermotor itu punya beberapa ciri khas yang mungkin belum banyak orang tahu,” lanjut Nando.

“Serius? Apa aja tuh ciri-cirinya?” Rina penasaran.

“Nah, pertama, pajak kendaraan bermotor itu besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi, tiap daerah bisa punya aturan pajak yang beda-beda,” jelas Nando.

Rina mengangguk. “Oke, berarti pajaknya gak selalu sama ya, tergantung daerahnya.”

“Yup! Dan ada yang menarik, kendaraan umum yang dipakai banyak orang, kayak bus atau angkot, itu gak kena pajak kendaraan bermotor lho. Pajak kendaraan bermotor cuma dikenakan pada kendaraan pribadi,” jelas Nando lebih lanjut.

“Oh, jadi angkot yang lewat depan sini itu gak kena pajak kendaraan bermotor? Keren juga ya,” Rina berpikir.

“Betul! Bahkan kendaraan yang dipakai untuk keperluan keamanan negara, kayak mobil polisi atau tentara, juga gak kena pajak kendaraan bermotor. Terus, kendaraan milik perwakilan negara asing, seperti kedutaan besar, juga bebas dari pajak ini.”

“Wah, banyak juga ya kendaraan yang gak kena pajak kendaraan bermotor. Jadi, pajaknya tuh bener-bener cuma untuk kendaraan pribadi aja, ya?” Rina bertanya, mulai paham.

“Iya! Nah, yang seru lagi, pajaknya itu sekitar 0,5% dari nilai kendaraan. Jadi, misalnya lo punya motor, pajaknya sekian persen dari harga motor lo. Kalau lo punya lebih dari satu kendaraan, pajaknya juga akan nambah 0,5% lagi untuk setiap kendaraan tambahan,” Nando menjelaskan.

“Jadi, semakin banyak kendaraan, semakin tinggi pajaknya, ya?” Rina meresapi.

“Exactly. Makanya, orang-orang yang punya banyak kendaraan, seperti kolektor mobil atau orang kaya, pajaknya bisa jadi lebih tinggi. Tapi yang jelas, pajak kendaraan bermotor itu penting banget buat pembangunan jalan, fasilitas transportasi, dan pemeliharaan infrastruktur lainnya.”

baca juga

• Belajar Pajak dari Negara Skandinavia
• Tax Planning 2025
• Rakyat Melepas Sri Mulyani, Bagaimana Masa Depan Keuangan RI ?
• Pajak AI
• Robot Kena Pajak?

Rina mengangguk. “Oke, sekarang gue jadi ngerti deh. Jadi, pajak kendaraan bermotor itu gak cuma buat jalan tol atau pengembangan jalan baru, tapi juga buat banyak hal lainnya.”

“Betul, Rin! Misalnya aja, jalanan yang mulus itu, yang lo lewatin tiap hari, sebagian besar biayanya datang dari pajak kendaraan bermotor yang dibayar masyarakat. Jadi, walaupun pajaknya kecil, dampaknya besar banget untuk semua orang,” Nando menjelaskan.

“Wow, gak nyangka ya. Selama ini gue kira pajak kendaraan cuma jadi beban tambahan doang, tapi ternyata ada manfaat besar di baliknya,” Rina berkata sambil mengangguk.

“Betul! Dan gak cuma itu, pajak kendaraan bermotor juga membantu menjaga keamanan dan kenyamanan berkendara kita. Pemerintah bisa pakai uang pajak itu untuk nambahin fasilitas transportasi, seperti trotoar, lampu jalan, atau bahkan perbaikan jalan rusak,” Nando menambahkan.

“Jadi, kita juga ikut andil dalam menjaga kualitas infrastruktur di sekitar kita ya, meskipun lewat pajak kendaraan,” Rina berpikir sambil tersenyum.

“Yes, tepat sekali! Dan yang lebih penting lagi, pajak kendaraan bermotor itu harus dibayar tepat waktu. Kalau enggak, ada denda yang bisa cukup besar. Jadi, jangan sampai lupa bayar pajak!” Nando mengingatkan.

Rina tertawa. “Jangan sampai deh, takutnya kena denda. Oke deh, sekarang gue jadi ngerti kenapa penting bayar pajak kendaraan bermotor. Gak cuma buat jalan tol, tapi juga untuk banyak hal lainnya.”

“Betul! Jadi, mulai sekarang, lo bisa lebih appreciate pajak kendaraan bermotor dan manfaatnya buat masyarakat,” Nando menutup obrolan mereka.

Pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban yang tidak hanya membantu pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendukung berbagai fasilitas dan pelayanan publik yang kita nikmati sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan secara tepat waktu, karena manfaatnya untuk kita semua!

ukms.or.id Manfaat Membayar Pajak , Siang itu, Dika dan Fira sedang duduk santai di taman kampus, menikmati udara segar setelah kelas. Keduanya baru saja ngobrol tentang pajak di mata kuliah Ekonomi. “Lo pernah mikir gak sih, Fira, manfaat pajak itu sebenarnya apa?” Dika tiba-tiba bertanya.

Fira menatap Dika, sedikit bingung. “Hmm, gue sih biasanya mikirnya pajak itu cuma bikin harga barang jadi lebih mahal, ya. Apa sih manfaatnya buat kita?”

Dika tersenyum. “Gue dulu juga mikir kayak lo, Fira. Tapi sebenarnya, ada banyak banget manfaat dari bayar pajak, lho. Kalau lo ngerti, lo bakal lebih sadar betapa pentingnya pajak buat negara.”

“Apa aja tuh? Gue penasaran,” Fira bilang, sambil menyesap air kelapa.

“Jadi gini, pajak itu adalah dana yang dipungut dari kita, warga negara, untuk membiayai berbagai kegiatan dan pembangunan yang kita nikmati bersama. Salah satunya adalah membangun infrastruktur.”

“Infrastruktur? Kayak apa tuh?” Fira penasaran.

“Jadi, semua jalan yang lo lewatin tiap hari, termasuk jalan tol, jembatan, bahkan fasilitas transportasi umum, itu semua dibangun dengan uang yang sebagian besar datang dari pajak yang kita bayar, Fira.”

“Wah, jadi semua jalan yang gue lewatin itu ada hubungannya sama pajak ya?” Fira terkejut.

“Yes, betul! Lo gak sadar, kan, jalanan yang mulus dan fasilitas transportasi yang enak itu ada karena pemerintah menggunakan dana pajak buat ngebangun itu semua.”

Fira mengangguk. “Oh, jadi gak cuma buat bayar jalan tol doang ya, tapi emang jalan-jalan yang kita pakai juga dibangun dari pajak.”

“Iya! Dan itu bukan cuma buat jalanan aja, tapi juga fasilitas kesehatan. Lo pernah ke puskesmas atau rumah sakit kan?”

“Of course! Gue sering ke rumah sakit kalau lagi gak enak badan. Tapi apa hubungannya sama pajak?” Fira bingung.

“Jadi, semua fasilitas kesehatan, dari rumah sakit sampai puskesmas, itu sebagian besar dibiayai dengan uang pajak. Tanpa pajak, gak akan ada fasilitas kesehatan yang layak buat kita,” Dika menjelaskan.

“Wah, gak nyangka ya, berarti pajak itu bantu banget buat kesehatan masyarakat,” Fira mulai paham.

“Betul banget. Nah, selain itu, pajak juga dipakai untuk mendirikan fasilitas pendidikan,” lanjut Dika.

“Fasilitas pendidikan? Maksudnya sekolah?” Fira bertanya.

“Iya! Banyak sekolah negeri yang dibangun menggunakan dana pajak. Bahkan pengembangan fasilitas pendidikan seperti kampus dan ruang kelas juga dibiayai dengan pajak yang kita bayar,” Dika menjawab.

“Jadi sekolah-sekolah yang gue datangi dari kecil itu ada kaitannya juga dengan pajak, ya?” Fira bertanya, merasa tercengang.

“Yes! Jadi, semakin banyak orang yang bayar pajak dengan jujur, semakin baik fasilitas yang bisa dibangun untuk kepentingan bersama, termasuk sekolah dan universitas.”

Fira terlihat mulai mengerti. “Oke, jadi selama ini kita bayar pajak, dan ternyata itu bener-bener punya banyak manfaat. Gak cuma buat pemerintah, tapi buat kita semua juga.”

“Betul! Selain itu, pajak juga digunakan buat program-program pemerataan kesejahteraan sosial, kayak bantuan langsung tunai atau program subsidi bagi yang membutuhkan,” Dika menambahkan.

Fira jadi makin penasaran. “Oh gitu ya. Jadi pemerintah juga pake pajak buat bantu orang yang kurang mampu?”

“Iya, bener banget. Dan yang gak kalah penting, pajak juga untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan, termasuk investasi di berbagai sektor seperti teknologi dan industri.”

baca juga

• Belajar Pajak dari Negara Skandinavia
• Tax Planning 2025
• Rakyat Melepas Sri Mulyani, Bagaimana Masa Depan Keuangan RI ?
• Pajak AI
• Robot Kena Pajak?

“Wah, jadi pajak itu gak cuma buat ngebantu pembangunan fisik kayak jalan dan rumah sakit, tapi juga buat ngepush ekonomi negara supaya lebih maju, ya?” Fira semakin paham.

“Yup! Dan buat pengusaha, bayar pajak itu wajib. Pajak yang dibayar bisa jadi bukti kalau mereka berkontribusi ke negara, dan itu juga bikin usaha mereka lebih terstruktur dan berkembang.”

Fira mengangguk. “Oke, jadi sekarang gue ngerti kenapa bayar pajak itu penting. Bukan cuma kewajiban, tapi juga manfaatnya gede banget buat masyarakat. Jadi, gak perlu lagi mikir dua kali buat bayar pajak.”

“Betul! Pajak itu gak cuma kewajiban, tapi investasi buat negara. Dan kalau semua orang bayar pajak dengan benar, negara kita bisa berkembang lebih pesat,” Dika menjelaskan.

Fira tersenyum. “Makasih, Dika! Gue jadi ngerti kenapa pajak itu penting banget. Sekarang gue gak cuma bayar pajak karena takut denda, tapi karena sadar kalau itu buat kebaikan bersama.”

Dika tersenyum kembali. “Gue senang lo ngerti, Fira. Kita semua bisa jadi bagian dari kemajuan negara dengan cara yang sederhana—bayar pajak dengan benar.”

Dengan membayar pajak, kita berkontribusi untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pembangunan sosial dan ekonomi negara. Jadi, jangan pernah ragu untuk bayar pajak, kalau bingung bisa jugua minta bantuan tax consultant di jakarta karena manfaatnya gak cuma buat negara, tapi juga buat kehidupan kita sehari-hari.

ukms.or.id Apa sih jenis-jenis pajak? “Pajak? Serius Ada Banyak? Yuk Kenalan Sama PPH, PPN, Sampai PPnBM Bareng Geng Kopi Senja” Sore itu, seperti biasa geng Kopi Senja nongkrong di pojokan kafe kecil langganan mereka. Ada Naya si akuntan muda, Fadil si freelancer desain, dan Lilo si juragan thrift shop online.

“Gue baru dapet invoice dari klien luar negeri. Tapi dia minta gue bikin faktur pajak segala. Lah gue freelancer, mana ngerti beginian,” keluh Fadil sambil menyesap latte-nya.

Naya langsung angkat alis. “Woy, lo kan udah pernah gue bilang. Urusan pajak tuh penting. Jangan sampai lo kerja mulu tapi lupa kewajiban.”

Lilo nyeletuk sambil buka HP, “Pajak itu kayak mantan ya. Lo cuekin, tapi dia tetep ngejar.”

“Apa sih Pajak Itu?”

Naya ngeluarin gaya dosennya. “Oke, serius bentar ya. Pajak itu pungutan wajib yang dibayar ke negara. Tapi bukan buat kasih pejabat gaji doang, ya. Pajak itu dipake buat bangun jalan, sekolah, rumah sakit, subsidi, sampe beasiswa.”

“Pantes gue sering liat jalan tol baru, ternyata dari duit rakyat juga ya?” kata Lilo.

“Betul. Nah, pajak itu ada banyak jenisnya. Gak cuma satu doang. Kita bahas ya, biar kalian gak dikibulin klien atau supplier.”

1. Pajak Penghasilan (PPh): Lo Dapet Duit, Negara Juga

“Paling dasar tuh PPh alias Pajak Penghasilan. Jadi kalau lo dapet penghasilan—gaji, honor, komisi, atau laba usaha—lo kena pajak ini.”

Fadil manggut-manggut. “Berarti gue yang dapet transferan 15 juta sebulan, kena juga ya?”

“Yoi, asal lo udah kena ambang batas penghasilan kena pajak. Ada yang namanya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Kalau penghasilan lo di atas itu, baru mulai dihitung PPh-nya.”

Lilo nyeletuk, “Kalo gue baru buka usaha dan belum balik modal, kena juga?”

“Selama belum ada penghasilan, belum kena. Tapi wajib lapor tetap, ya. PPh itu punya banyak jenis—PPh 21 buat karyawan, PPh 22 buat impor, PPh 23 buat jasa, PPh 25 buat angsuran, PPh 29 buat kekurangan bayar, dan lain-lain.”

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Harga Barang Naik Sedikit, Itu Pajak

“Yang kedua, PPN alias Pajak Pertambahan Nilai. Ini dikenain tiap kali lo beli barang atau jasa kena pajak. Biasanya 11% dari harga jual.”

“Jadi kalo gue beli jaket di mall Rp 1 juta, yang sebenernya harga dasarnya 900 ribu?” tanya Lilo.

“Yup, sisanya buat PPN. Tapi bukan lo yang setor ke negara, penjualnya yang setor. Lo sebagai konsumen cuma bayarin aja.”

Fadil mikir keras. “Berarti toko online juga kena?”

“Kalau udah jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), harusnya iya. Ada faktur pajaknya juga. Tapi banyak yang belum patuh sih.”

baca juga

• Belajar Pajak dari Negara Skandinavia
• Tax Planning 2025
• Rakyat Melepas Sri Mulyani, Bagaimana Masa Depan Keuangan RI ?
• Pajak AI
• Robot Kena Pajak?

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Buat Sultan-Sultan

“Lanjut, PPnBM. Ini pajak khusus buat barang mewah—mobil sport, perhiasan, jam tangan branded, parfum impor, sampai rumah mewah.”

Lilo melongo. “Untung gue belinya tas KW, aman dong.”

“Yaaa asal jangan dijual lagi, ya. Soalnya PPnBM dikenain sekali waktu transaksi barang mewah. Tujuannya biar yang kaya kontribusi lebih banyak ke negara.”

Fadil nyeletuk, “Kalo beli mobil Alphard baru, itu pasti udah termasuk PPnBM ya?”

“Betul banget. Makanya harga mobil mewah bisa selangit, karena kena pajak tambahan selain PPN.”

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Punya Tanah, Punya Tanggung Jawab

Naya lanjut lagi, “Kalo lo udah punya tanah atau rumah, kena PBB. Pajak ini dihitung berdasarkan luas tanah dan bangunan, serta NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).”

Lilo ngelamun. “Pantes emak gue tiap tahun ribut sama RT soal surat tagihan PBB.”

“Karena itu bukti resmi lo punya properti. Dan wajib bayar pajaknya ke pemerintah daerah.”

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

“Nah, beda lagi sama BPHTB. Ini pajak waktu lo beli atau dapet tanah/rumah. Misalnya beli rumah, warisan, hibah—itu kena BPHTB.”

Fadil nyeletuk, “Berarti kalo gue dapet warisan rumah dari kakek gue, kena juga?”

“Iya, bro. Tapi ada batas nilai tertentu yang dapat pembebasan. Jadi gak selalu lo bayar full.”

6. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Tiap Tahun Ngeluh Bayar STNK

“Lo semua pasti punya motor atau mobil. Nah, itu kena PKB. Dibayar tiap tahun pas perpanjang STNK.”

Lilo ngedumel, “Iya sih, tapi suka gak ngerti detailnya. Ada BBNKB juga tuh apaan?”

“Itu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dibayar pas lo beli kendaraan bekas dan mau ganti nama.”

7. Pajak Daerah Lainnya: Banyak, Tapi Gak Kerasa

“Selain itu, ada juga pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak air tanah, pajak parkir, dan lainnya. Semua itu termasuk Pajak Daerah, dan dikelola oleh pemda.”

Fadil garuk-garuk kepala. “Gila, ternyata pajak itu banyak banget ya. Gak cuma PPh doang.”

“Tapi buat apa sih gue bayar pajak?”

Naya jawab serius, “Karena itu bentuk kontribusi lo buat negara. Lo nikmatin jalan mulus, rumah sakit, subsidi, BPJS, pendidikan, bahkan bantuan UMKM—itu semua dari pajak. Kalo lo gak bayar, sistemnya gak jalan.”

Lilo senyum kecut. “Berarti gue harus mulai disiplin ya. Selama ini gue kira pajak cuma buat orang kaya.”

“Enggak lah. Semua warga negara punya kewajiban. Mau lo karyawan, freelance, pedagang, pengusaha, bahkan konten kreator. Pajak itu tanggung jawab bersama.”

Penutup: Pajak Itu Bukan Beban, Tapi Bukti Lo Ikut Membangun

Setelah ngobrol panjang, ketiganya sepakat buat lebih melek pajak.

“Mulai bulan depan gue cari konsultan pajak deh, biar gak bingung terus,” kata Fadil.

Lilo angguk, “Gue juga mau belajar bikin laporan pajak online. Gak mau dikejar-kejar DJP.”Naya tersenyum, “Gitu dong. Inget, pajak bukan buat nyusahin, tapi buat ngebangun. Yuk jadi warga yang keren, gak cuma bayar kopi, tapi juga bayar pajak.”

ukms.or.id Dagang di Tiktok Emang Aman dari Pajak? Cerita Salma Si Pebisnis Online “Eh Sal, bisnis lo makin rame aja ya di Tiktok,” kata Ardi sambil ngopi di coworking space.

Salma ngeluarin HP-nya, nunjukin DM dan komentar dari pelanggan. “Alhamdulillah, lumayan. Setiap hari pasti ada aja yang nanya stok. Ini baru aja COD-in tas rajut ke Tebet tadi pagi.”

Ardi angguk-angguk. “Tapi lo udah siap belum kalo tiba-tiba pajak nyamperin? Sekarang jualan online tuh udah mulai kena pajak, loh.”

Salma nyengir. “Tenang, gue kan jualannya di Tiktok, bukan di Tokopedia atau Shopee. Kayaknya aman-aman aja, deh?”

Ardi ngelus dagu. “Nah itu… justru sekarang Ditjen Pajak lagi mulai ngelirik pedagang di medsos. Jadi gak cuma yang di marketplace aja yang dipantau.”

Salma langsung berhenti scroll. “Hah? Serius?”

“Serius banget. Mereka tuh lagi nyiapin pendekatan khusus buat yang dagang di IG, TikTok, Facebook, bahkan yang cuma lewat WA. Pokoknya semua aktivitas jual-beli tuh potensi pajak.”

Salma duduk tegak. “Wah, makin ketat dong?”

“Yoi. Bahkan katanya Ditjen Pajak mau ngikutin sistem Jepang. Di sana tuh ada divisi khusus yang ngawasin jualan di medsos. Jadi kalau lo ngira bisa ngumpet dari pajak karena gak pake marketplace, itu udah gak relevan lagi.”

Salma manggut-manggut. “Terus pajaknya gimana? Gue harus bayar apa?”

“Minimal lo bayar Pajak Penghasilan (PPh). Kalo omzet lo setahun gak nyampe Rp500 juta, masih ada fasilitas UMKM. Tapi tetep kudu daftar NPWP dan lapor SPT.”

“Dan kalau udah gedean?” tanya Salma.

“Kalau omzet udah lewat Rp500 juta, lo harus bayar PPh Final UMKM 0,5% dari omzet. Dan kalau lo ngasih nota atau invoice, bisa kena PPN juga kalau udah PKP.”

Salma geleng-geleng. “Gue baru tahu. Padahal jualan di Tiktok tuh kesannya bebas, gak ribet kayak marketplace.”

“Justru karena kesannya bebas itu, banyak yang ngira aman. Tapi sekarang pajak mulai bangun sistem pengawasan dari big data. Bahkan transaksi dari payment gateway bisa dilacak. Gak heran kalo nanti semua nyambung.”

Salma nunduk. “Waduh. Gue bahkan belum punya NPWP…”

baca juga

• Belajar Pajak dari Negara Skandinavia
• Tax Planning 2025
• Rakyat Melepas Sri Mulyani, Bagaimana Masa Depan Keuangan RI ?
• Pajak AI
• Robot Kena Pajak?

Ardi ngambil HP-nya. “Coba deh daftar sekarang juga. Bisa online kok di ereg.pajak.go.id. Lo tinggal masukin data, tunggu verifikasi, langsung dapet NPWP digital.”

“Terus SPT-nya gimana?”

“Kalau lo baru daftar NPWP tahun ini, lo belum wajib lapor SPT tahun lalu. Tapi tahun depan, wajib banget. Lo lapor penghasilan dari jualan lo, sekecil apapun.”

Salma narik napas panjang. “Pusing juga ya mikirin pajak… padahal baru belajar bisnis.”

Ardi tersenyum. “Santai. Banyak kok konsultan pajak yang bisa bantuin, kayak Provisio Consulting. Mereka biasa bantu UMKM dan pelaku bisnis online kayak lo.”

Salma ngangguk. “Berarti gue gak bisa jualan sembarangan lagi ya?”

“Boleh banget jualan. Tapi mendingan dari sekarang dibenahin. Catat omzet, punya rekening usaha, mulai bikin pembukuan simple. Biar nanti pas pajak minta data, lo gak gelagapan.”

“Boleh juga tuh. Tapi ada gak tips simple biar gue bisa patuh pajak tanpa stres?”

Ardi senyum. “Tentu ada. Nih, 5 langkah sederhana buat pelaku bisnis online kayak lo:

1. Daftar NPWP
2. Catat penghasilan harian
3. Gunakan rekening khusus untuk usaha
4. Bayar pajak tiap bulan via e-Billing
5. Lapor SPT Tahunan online”

Salma nyatet cepat. “Oke, noted semua. Lo bener deh, bisnis jalan tapi negara juga mesti dapet bagian.”

“Exactly. Toh, kalau usaha lo makin besar, data pajak lo justru bantu lo dapet akses ke pinjaman bank, pembiayaan, bahkan investor.”

Salma senyum semangat. “Thank you banget Ard. Gue kira jualan di medsos tuh bisa skip pajak. Ternyata tetep kudu taat juga ya.”

“Yoi. Zaman sekarang gak bisa ngumpet, Sal. Semua serba digital, dan pajak juga makin canggih.”

---

Jualan di Tiktok atau media sosial lain gak berarti bebas dari pajak. Justru sekarang pemerintah mulai menyusun sistem pengawasan berbasis big data. Kalau kamu jualan online, baik di marketplace maupun lewat medsos, pastikan kamu taat pajak. Mulai dari punya NPWP, catat penghasilan, hingga rutin lapor SPT. Bingung? Tenang, ada Provisio Consulting yang siap bantu kamu step by step.

ukms.or.id Kirim Barang dari Luar Kena Pajak? Cerita Raka yang Kejebak Pajak Impor & Telat Lapor SPT “Rakaaa, paket lo dari Korea nyangkut bea cukai tuh!” teriak Nanda dari ruang tamu sambil nunjukin HP-nya.

Raka yang lagi scrolling Shopee langsung panik. “Hah? Masa sih? Itu cuma kaos doang, harganya juga gak sampe 100 ribu!”

Nanda nyodorin artikel. “Nih, lo baca. Sekarang barang impor online yang harganya lebih dari 3 dollar AS, atau sekitar Rp40 ribuan, udah kena pajak, bro!”

Raka langsung baca cepat. “Hah… sejak kapan aturannya begini?”

“Sejak keluar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2019. Mulainya tuh efektif dari akhir Januari, jadi semua barang kiriman dari luar negeri yang nilainya di atas US$3 udah gak bebas pajak lagi.”

Raka ngelus dada. “Gue kira dulu masih aman sampai US$75, makanya gue sering order skincare dan kaos dari luar. Sekarang 40 ribu doang? Seriusan?”

“Yoi. Jadi sekarang, kalo lo order barang dari luar negeri lewat marketplace, dan nilainya lebih dari Rp40 ribu, siap-siap kena bea masuk 7,5% ditambah pajak lainnya kayak PPN dan PPh.”

“Waduh… ini fix gue rugi,” keluh Raka.

Nanda nyengir, “Ya makanya, mulai sekarang harus lebih jeli. Karena ini bukan cuma soal pajak barang, tapi juga gimana pemerintah lindungin pelaku usaha lokal biar gak kalah saing sama produk impor.”

Raka geleng-geleng. “Tapi kan barang-barang luar negeri tuh lucu-lucu. Kadang di sini gak ada yang jual.”

baca juga

• Belajar Pajak dari Negara Skandinavia
• Tax Planning 2025
• Rakyat Melepas Sri Mulyani, Bagaimana Masa Depan Keuangan RI ?
• Pajak AI
• Robot Kena Pajak?

“Betul. Tapi banyak juga yang sekarang udah bisa PO lokal atau reseller resmi, jadi lebih aman. Lagian, pemerintah juga nyoba ngatur ini karena banyak yang nyalahgunain aturan lama. Barang-barang dipecah biar bebas pajak, terus dijual lagi di sini.”

“Hmm… jadi meski kelihatan kecil, tapi kalau dikerjain terus bisa ngerugiin industri lokal ya.”

“Exactly. Eh, ngomong-ngomong pajak, lo udah lapor SPT belum?”

Raka mendadak pucat. “Waduh… belum. Deadline-nya kapan sih?”

“Kalau buat orang pribadi, batas lapor SPT Tahunan tuh 31 Maret setiap tahunnya.”

Raka langsung panik. “Lah ini udah awal April, Nan!”

Nanda melotot. “Waduh, lo telat dong! Bisa kena sanksi!”

“Yah… sanksinya apa emangnya?”

Nanda buka DJP Online. “Menurut aturan, kalo telat lapor SPT, lo kena denda administratif sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi.”

“Fix ambyar,” desah Raka. “Udah kena pajak impor, telat lapor pajak tahunan pula.”

“Ya daripada tambah kacau, mending sekarang lo langsung lapor. Login ke https://djponline.pajak.go.id, isi SPT, submit. Walau telat, setidaknya lo udah patuh.”

Raka nyender di dinding. “Tapi gue bingung ngisinya. Data penghasilan, bukti potong, terus yang harus diisi tuh banyak.”

“Lo kan kerja kantoran. Pasti dapet bukti potong dari HR, formulir 1721 A1. Terus isi SPT 1770 S, karena penghasilan lo udah lebih dari Rp60 juta setahun. Kalo ragu, lo bisa minta bantuan konsultan pajak.”

“Emangnya ada ya yang bisa bantu kayak gitu?”

“Banyak. Salah satunya Provisio Consulting. Mereka konsultan pajak di Jakarta, tapi bisa bantuin online juga. Udah biasa ngurusin pelaporan SPT, termasuk buat karyawan yang punya side hustle.”

Raka langsung catat nama Provisio. “Mayan tuh. Soalnya kadang gue dapet fee tambahan dari nulis artikel freelance juga.”

“Pas banget. Itu penghasilan tambahan juga harus dilaporin lho, walaupun bukan dari kantor.”

Raka manggut-manggut. “Oke Nan, terima kasih ya udah jadi reminder pajak berjalan.”

“Lo kira DJP bercanda? Hahaha. Udah deh, urus semua pajak lo. Mulai dari impor sampe laporan tahunan. Lo kerja keras, masa negara gak dapet bagian?”

Raka langsung buka laptop. “Baiklah… sekarang gue laporin. Besok-besok gue lebih hati-hati belanja online. Skincare Korea, tunggu dulu ya…”

---

Barang impor makin gampang dibeli, tapi jangan lupa sekarang ada aturannya! Nilai di atas Rp40 ribu udah kena bea masuk dan pajak. Ditambah lagi, jangan sampai telat lapor SPT ya. Kalau ribet atau takut salah, tinggal hubungi konsultan pajak seperti Provisio Consulting. Biar hidup tenang, pajak beres!